Pemerintah, akademisi, masyarakat adat dan mitra pembangunan sepakati penguatan kelembagaan, perlindungan penyu belimbing, pengawasan dan pengelolaan kawasan secara terpadu

SAUSAPOR, TAMBRAUW, 12 September 2026 — Pengelolaan Taman Pesisir (TP) Jeen Womom di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya, memasuki babak baru. Setelah melalui rangkaian kajian, konsultasi dan pendampingan, para pihak sepakat menjadikan hasil kajian Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) sebagai pijakan bersama untuk memperkuat tata kelola kawasan, sekaligus memastikan konservasi berjalan seiring dengan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Lokakarya Diseminasi Hasil Kajian EAFM untuk Mendukung Pengelolaan Kawasan Pesisir Berkelanjutan di Wilayah Taman Pesisir Jeen Womom, yang menjadi bagian akhir rangkaian kerja sama Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua (FPIK UNIPA), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua Barat Daya, dan Yayasan WWF Indonesia. Kegiatan ini mendapat dukungan Program GEF-6 CFI Indonesia dan melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten, akademisi, masyarakat adat, mitra pembangunan serta pemangku kepentingan lainnya.

Kepala DKP Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Absalom Solossa, S.Pi., M.M., menegaskan bahwa pengelolaan TP Jeen Womom membutuhkan data yang kuat sekaligus kolaborasi yang konsisten.

Kepala DKP Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Absalom Solossa, S.Pi., M.M., menyampaikan arahan pada Lokakarya Diseminasi Hasil Kajian Baseline EAFM di Wilayah Taman Pesisir Jeen Womom. Lokakarya tersebut menjadi forum untuk memperkuat sinergi pemangku kepentingan dalam mendukung pengelolaan kawasan pesisir dan sumber daya perikanan secara berkelanjutan berbasis pendekatan ekosistem.

“Taman Pesisir Jeen Womom memiliki arti strategis, bukan hanya sebagai kawasan penting bagi penyu belimbing, tetapi juga sebagai ruang hidup masyarakat adat. Melalui EAFM, kita ingin memastikan pengelolaan perikanan pesisir terintegrasi dari aspek ekologi, sosial, ekonomi hingga kelembagaan. Sinergi pemerintah, akademisi, mitra pembangunan dan masyarakat adat menjadi kunci keberlanjutan kawasan ini,” ujarnya.

EAFM Membuka Gambaran Kondisi Perikanan

Hasil kajian EAFM yang dilakukan di Kampung Syukwo, Resye dan Womom menunjukkan kondisi performa perikanan masyarakat berada pada kategori sedang. Namun, di balik kondisi tersebut terdapat modal penting yang dapat dikembangkan, terutama pengetahuan lokal masyarakat dan praktik penangkapan ikan yang relatif ramah lingkungan.

Kajian juga menemukan sejumlah tantangan. Aspek kelembagaan dan akses terhadap legalitas usaha perikanan masih membutuhkan perhatian, termasuk perizinan kapal dan sertifikasi awak. Kondisi ini menunjukkan pentingnya layanan pemerintah yang lebih proaktif melalui pendampingan dan pendekatan jemput bola.

Di sisi lain, kecenderungan menurunnya ukuran rata-rata ikan hasil tangkapan menjadi sinyal yang perlu diperhatikan. Temuan tersebut memperkuat kebutuhan pemantauan sumber daya secara berkala serta strategi adaptasi terhadap perubahan iklim.

Lokakarya Diseminasi Hasil Kajian Baseline EAFM di Taman Pesisir Jeen Womom dihadiri FPIK UNIPA, DKP Provinsi Papua Barat Daya, PMU GEF-6 CFI Indonesia, Yayasan WWF Indonesia, serta masyarakat adat Kampung Syukwo, Resye, dan Womom untuk memperkuat pengelolaan kawasan pesisir berkelanjutan.

Wakil Dekan I FPIK UNIPA, Dr. Ir. Emmanuel Manangkalangi, S.Pi., M.Si., mengatakan hasil kajian EAFM memberikan dasar ilmiah agar kebijakan pengelolaan tidak hanya berbasis asumsi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.

“Konservasi dan perikanan bukan dua kepentingan yang berlawanan. Konservasi bukan berarti menghentikan seluruh pemanfaatan, tetapi memastikan pemanfaatan berlangsung sesuai daya dukung ekosistem. Dengan baseline EAFM ini, kita memiliki landasan untuk menyusun rekomendasi yang realistis, agar ikan tetap tersedia, ekosistem terjaga dan masyarakat tetap sejahtera,” katanya.

Masyarakat Adat Menjadi Bagian dari Pengelolaan

Bagi masyarakat adat di sekitar TP Jeen Womom, kawasan pesisir bukan sekadar ruang produksi, tetapi bagian dari kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Karena itu, hasil lokakarya menempatkan masyarakat adat dari Resye, Womom, Syukwo, Wau dan Weyaf sebagai bagian penting dalam pengelolaan kawasan, termasuk melalui penguatan kelompok masyarakat pengawas serta keterlibatan dalam pemantauan dan perlindungan sumber daya.

Site Manager WPPNRI 717 Program GEF-6 CFI Indonesia menyampaikan bahwa kekuatan utama pengelolaan Jeen Womom terletak pada kemampuan mempertemukan pengetahuan ilmiah dengan praktik lokal masyarakat.

“Forum ini bukan sekadar menyampaikan hasil kajian, tetapi menjadi ruang untuk menyelaraskan program dan memastikan rekomendasi EAFM diterjemahkan menjadi aksi. Praktik-praktik tradisional masyarakat yang selaras dengan prinsip keberlanjutan perlu menjadi bagian dari tata kelola kawasan,” ujarnya.

Komitmen tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan. Salah satu prioritasnya adalah memperkuat kepemimpinan pengelolaan TP Jeen Womom oleh DKP Papua Barat Daya melalui UPTD, termasuk mempercepat pembentukan dan pengisian pengelola serta mengaktifkan kembali kantor UPTD di Sausapor.

Para pihak juga sepakat menyusun rencana pengelolaan yang mengintegrasikan wilayah darat dan pesisir, sekaligus menyinergikan program pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan mitra pembangunan.

Penyu Belimbing, Sampah dan Masa Depan Kawasan

Komitmen bersama tidak berhenti pada aspek kelembagaan. Perlindungan penyu belimbing menjadi salah satu agenda penting. Para pihak mendukung penyelenggaraan Festival Penyu Belimbing pada Juli 2027 sekaligus mendorong advokasi penetapan Hari Penyu Belimbing sebagai momentum edukasi dan kampanye konservasi.

Foto bersama peserta Diseminasi Hasil Kajian Baseline EAFM di Taman Pesisir Jeen Womom dengan dokumen Berita Acara sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan.

Pengawasan di darat dan laut juga akan diperkuat untuk mengurangi pemanfaatan maupun konsumsi penyu. Pada saat yang sama, pengelolaan sampah plastik dan pencegahan pencemaran akibat aktivitas penambangan, transportasi laut serta pembuangan sampah di sekitar pantai peneluran menjadi perhatian bersama.

Aspek ekonomi masyarakat juga tidak ditinggalkan. Para pihak mendorong penguatan mata pencaharian masyarakat di sekitar kawasan peneluran agar agenda konservasi dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan.

Ke depan, koordinasi antarmitra pembangunan akan diperkuat melalui pelaporan rencana dan hasil kegiatan kepada pemerintah daerah serta pertemuan rutin tahunan. Mekanisme ini diharapkan memastikan berbagai intervensi tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) TP Jeen Womom.

Dengan demikian, kajian EAFM tidak berhenti sebagai dokumen ilmiah. Ia menjadi titik awal untuk membangun tata kelola Jeen Womom yang lebih terintegrasi—memadukan sains, kearifan lokal, kelembagaan pemerintah dan kekuatan kolaborasi para pihak—demi menjaga ekosistem pesisir sekaligus memastikan masyarakat tetap menjadi bagian utama dari masa depan kawasan.